JAKARTA, YouBlip – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali menghantam sektor riil Indonesia, menimpa lebih dari 32.389 karyawan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Data resmi per 30 Juni 2026 dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, PHK sektor riil ini terkonsentrasi di provinsi industri padat karya seperti Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah, dipicu oleh efisiensi perusahaan akibat biaya operasional yang meningkat, pelemahan nilai tukar rupiah, serta adopsi otomatisasi.
Jumlah pekerja yang terdampak PHK mencapai 32.389 orang selama semester pertama tahun ini, dengan puncak kasus terjadi pada bulan Februari 2026. Angka ini mencerminkan tekanan berat yang dihadapi oleh sektor manufaktur, tekstil, alas kaki, elektronik, kimia, dan sektor konsumsi di tanah air. Banyak perusahaan terpaksa melakukan restrukturisasi tenaga kerja untuk menekan biaya operasional yang terus membengkak.
Distribusi PHK sektor riil ini didominasi oleh lima provinsi industri. Jawa Barat mencatat 8.741 kasus, diikuti Banten dengan 6.213 kasus, Jawa Tengah 5.892 kasus, DKI Jakarta 4.107 kasus, dan Jawa Timur 3.945 kasus. Kelima wilayah ini secara kolektif menyumbang hampir 89% dari total kasus PHK nasional, menunjukkan sentra industri padat karya menjadi titik paling rentan.
Penyebab utama gelombang PHK sektor riil ini adalah peningkatan biaya operasional yang signifikan dan pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut. Selain itu, peralihan sebagian industri ke sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) turut mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manual. Hal ini memaksa perusahaan untuk menutup lini produksi tertentu dan mengurangi kapasitas ekspor.
“Jumlah pekerja yang terdampak PHK hingga pertengahan tahun ini sebenarnya telah mencapai sekitar 43 ribu orang. Ini menunjukkan gelombang PHK masih membayangi dunia ketenagakerjaan,” kata Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, pada 19 Juli 2026.
Kontraksi produksi di sektor manufaktur juga terlihat dari Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur yang rata-rata berada di angka 48,7 pada kuartal I 2026. Angka di bawah 50 ini mengindikasikan bahwa aktivitas produksi mengalami kontraksi, sehingga memicu perusahaan melakukan PHK. Data PHK ini mengacu pada PP No. 6 Tahun 2025 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Permenaker No. 2 Tahun 2025.
“Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pekerja yang mengalami PHK paling banyak pada periode tersebut, menyumbang sekitar 20,77% dari total kasus PHK nasional,” kata Kementerian Ketenagakerjaan, merujuk data Satudata Kemnaker pada 18 Juli 2026.
Dampak dari PHK sektor riil ini meluas pada melemahnya daya beli masyarakat. Ribuan pekerja yang kehilangan pendapatan tentu akan menekan konsumsi harian rumah tangga. Akibatnya, industri makanan-minuman, ritel, dan transportasi juga turut merasakan dampaknya karena penurunan daya beli konsumen.
Pemerintah berupaya menekan dampak dari PHK massal ini dengan menyiapkan berbagai program. Program magang nasional dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diharapkan dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh pekerja yang terdampak. Namun, risiko sosial dari lonjakan pengangguran tetap menjadi perhatian serius.
Jika tren PHK sektor riil ini terus berlanjut tanpa intervensi yang signifikan, total pekerja yang terdampak bisa menembus 50 ribu orang hingga akhir 2026. Situasi ini tentu akan menekan target pertumbuhan konsumsi domestik dan berpotensi meningkatkan ketidakstabilan sosial di wilayah-wilayah industri. Pemerintah dan pelaku usaha diharapkan dapat mencari solusi jangka panjang untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan.
